Politik Identitas

DisclaimerArtikel ini hanya bersifat pendapat pribadi tanpa intervensi dari pihak lain dan tanpa ada maksud menyindir pihak tertentu. Jika terjadi perbedaan perspektif dalam memaknai toleransi beragama, tolong salahkan diriku, jangan agamaku. 

Kondisi perpolitikan Indonesia sedang memasuki sejarah yang paling menyedihkan. Semenjak serangkaian turbulensi yang terjadi pada pemilihan gubernur Jakarta 2017 silam, memang kondisi keberagaman masyarakat Indonesia mulai terganggu. Terutama dalam hal polarisasi etnis dan agama; misalnya saja kasus identitas etnis pribumi, penyerangan agama di beberapa provinsi, sampai pengusiran biksu di Tanggerang.

Hal ini menggelitik saya untuk menulis artikel politik, apalagi setelah mendengar pernyataan wakil ketua DPR RI yang mengatakan “Politik Identitas bukanlah suatu masalah“. Bahwa alasan memilih pemimpin berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan adalah hal yang wajar.

Hal ini sangat mengejutkan karena pernyataan itu keluar dari elit bangsa yang seharusnya mampu membawa persaingan politik kearah yang lebih rasional.

Saya memiliki pendapat yang berbeda dengan hal itu. Menurut saya, masyarakat seharusnya mulai memikirkan aspek yang lebih fundamental dalam memilih pemimpin, seperti pola fikir, rekam jejak, pencapaian, program kerja, dan visi misi selama masa kepemimpinan. Faktor suku, agama, ras dan antargolongan bisa saja menjadi nilai tambah dalam memilih, tapi tidak boleh dijadikan satu-satunya faktor.

Img src: wikibeng.com

Variabel primordial tadi mungkin dapat menjadi acuan utama ketika kita memilih pemimpin agama, ketua adat atau kepala suku. Tapi untuk menentukan pemimpin bangsa atau pemimpin daerah yang nantinya akan memimpin keberagaman, hal-hal SARA tadi tidak dapat dijadikan patokan utama.

Saya termasuk orang yang berpendapat bahwa isu identitas dihasilkan secara politis. Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan struktur dominasi, seperti dominasi moral, dominasi kesholehan, dominasi ras dan lain-lain. Pemilihan pemimpin yang berlandas hanya pada level identitas ini akan melahirkan diskriminasi. Karena pemimpin terpilih akan mengutamakan kepentingan golongannya dari pada kepentingan bersama. Keputusan yang diambil akan lebih mementingkan kebaikan “kami” dari pada “kita”. Ditambah lagi isu SARA yang dibawa saat kampanye sering kali memicu perpecahan.

Misalnya si A hanya memilih dari suku yang sama, agama yang sama, warna kulit yang sama atau bahkan orientasi seks yang sama. Hal ini menjadikan aspek kapabilitas kepemimpinannya menjadi kabur, bahkan sering kali dilupakan karena terhalang oleh isu identitas. Hasilnya, seseorang yang berkapasitas pemimpin dari suku, agama dan warna kulit yang berbeda tidak mendapatkan kesempatan.

Selain itu apakah kita yakin mereka yang terlihat seperti dari golongan kita benar-benar akan mencerminkan pemikiran golongan kita?. Apakah seseorang yang menggunakan peci hitam atau berjilbab akan selalu mencerminkan prilaku islam yang seharusnya amanah?, karna pada faktanya ada banyak orang-orang yang berpakaian dan berbicara seolah islam tapi berakhir dipenjara karna melakukan tindak pidana korupsi.

Tentu saya tidak mengatakan bahwa orang islam mencerminkan tindakan korupsi. Akan tetapi harus kita sadari bahwa ada oknum-oknum yang bersembunyi dibalik jubah identitas tertentu demi mendapatkan simpatisan. Dan politik identitas yang targetnya adalah simpatisan penganut “blind loyalty” pada golongannya akan lebih mudah dieksploitasi dan dimanfaatkan emosinya oleh pihak-pihak tertentu.

Terakhir, saya percaya suatu saat masyarakat Indonesia akan menjadi lebih dewasa dalam menentukan pilihan dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk menjadi pemimpin.

Sama seperti Amerika yang pada akhirnya miliki pemimpin non kulit putih (Obama) sebagai presidennya. Dimana orang yang diluar ras umum Amerika mampu membuktikan diri hingga terpilih 2 periode masa jabatan. Tentu Obama telah melalui jalan yang panjang hingga mampu meyakinkan bahwa ras “african american” mampu menjadi pemimpin di Amerika.

Hal ini seharusnya membawa optimisme bahwa hal yang sama dapat juga terjadi di Indonesia, dimana semua orang yang memiliki kaliber tinggi dalam memimpin memiliki hak yang sama, terlepas dari apapun identitasnya.

One thought on “Politik Identitas

  • 27th February 2018 at 12:48 pm
    Permalink

    I like your point of view.

    Reply

Leave a Reply